Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KKU melaksanakan penandatanganan dan serah terima Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perjanjian ini terkait kerjasama pendidikan politik, peningkatan pemahaman kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat KKU, terutama untuk menyukseskan jelang tahapan Pemilu 2024. Acara penandatanganan dan serah terima ini dilaksanakan di Aula KPU KKU (26/10), dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Kesbangpol KKU, K. Ronny Iswandy, S.IP., M.Si. dan Ketua KPU KKU, Rudi Handoko, beserta para Komisioner dan pejabat Sekretariat KPU KKU. Ketua KPU KKU, dalam sambutan menjelaskan bahwa keperluan perjanjian ini, terutama kedepannya adalah bahagian ikhtiar untuk saling mendukung dan memfasilitasi, terutama jelang memasuki masa tahapan Pemilu 2024 nantinya. Harapan di masa mendatang, melalui adanya perjanjian ini terjalin kerjasama berkesinambungan dan Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol bersama KPU KKU bisa kontinyu bekerja sama, tentunya di bidang pendidikan politik tidak hanya kepada pemilih pemula tetapi kepada semua segmen masyarakat di KKU, sehingga terciptanya kesadaran politik dan pemahaman masyarakat terhadap urgensi pemilu dan demokrasi, sebagai upaya menciptakan pemilu dan pemilihan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sukadana, 22/10/2021 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) hingga bulan Oktober dalam Pemutakhiran Data Pemillih Berkelanjutan (PDPB) belum bisa menginput data pemilih ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal ini disampaikan Effian ner Komisiner KPU KKU dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Data Pemilih Berkelanjutan yang diadakan oleh KPU Provisi Kalilmantan Barat, melalui Zom Cloud Meeting, jum’at (22/10). “KPU KKU memang belum mengunggah Data Hasil Pemutakhiran DPB ke Sidalih dikarenakan element Sumber data Pemilih yang dimiliki belum lengkap. Untuk melengkapi element data tersebut dibutuhkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) termutakhir sebagai sandingan untuk melengkapi element data Pemilih.” Ungkap Effian melaporkan saat rakor. Effian menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DPB KPU mendapatkan Sumber Data Pemilih dari Disdukcapil hanya berupa element data : Nama, Nik, jenis kelamin, Alamat kecamatan dan alamat desa saja.  Menurutnya untuk mengunggah ke sidalih KPU KKU masih kekurangan element data berupa NKK, Tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, RT,RW, dan disabilitas. Terkaait hal itu menurut Effian berharap harus ada solusi bersama mensiasasi berbagai kekurangan yang bukan hanya di KKU tetapi di 13 Kabupaten lainnya, agar secepatnya bisa mengakses DP4 termutakhir. Rakor KPU Provinsi Kalbar yang diikuti oleh Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Subkor dan operator sidalih yang dimulai jam 09.00 WIBA akhirnya ditutup oleh Ramdan Ketua KPU Prvinsi Kalbar tepat pukul 11.36 WIBA. (programdata)

Sukadana, (30/9/2021). Komisi Pemilian Umum Sangat mengapresiasi uji petik terhadap hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hal ini tentu sebagai masukan yang sangat baik, bahkan siap untuk menindaklanjuti jika ada rekomendasi terhadap berbagai kekurangan selama proses Pemutakhiran DPB saat ini. Hal itu disampaikan Effian Noer di ruang kerjanya menjawab pertanyaan wartawan, terkait komentar uji petik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kayong Utara (KKU),kamis (30/9) usai pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor KPU Jalan Bhayangkara Sukadana. Menurut pria yang biasa disapa Effian itu, KPU tidak anti kritik, bahkan sangat responsive terhadap masukan-masukan siapapun, termasuk masukan dari Partai Politik, bahkan terhadap hasil Pengawasan Bawaslu. “Kami sangat mengargai hasil uji petik pengawasan Bawaslu, tetapi mana datanya ? Kita akan sandingkan dengan data hasil pemutakhiran kita, kalua ada hal-hal yang dianggap perlu ditindaklanjuti pasti kita akan lakukan. Karena tujuan akhirnya kan kita sama-sama ingin menyempurnakan data pemilih agar konfrehensif, akurat dan mutkhir”, jelas pria komisioner Divisi Perencanaan,Data dan Informasi. Menurutnya, selama pemutakhiran DPB, setiap bulan KPU KKU selalu berkoordinasi dengan Dukcapil, Dinas-dinas terkait, mantan badan adhok PPK dan PPS, bahkan ke Partai Politik pun selalu berkoordinasi, minimal di Whatsaap grup dengan parpol tentang masukan-masukan sebelum pelaksanaan rekap dan Rakor. “Sampai saat hubungan kami dengan Dukcapil sangat baik, setiap akhir bulan kami memperivikasi bersama data pemilih, hasilnya kami mendapatkan pemilih pemula yang rekam dan cetak KTP, Pemilih meninggal dunia, pindah masuk dan pindah keluar KKU, pindah dalam wilayah KKU bakan penduduk yang merubah status kependudukannya sebagai perbaikan elemen data di KPU KKU”, ucap Effian. Dia juga menjelaskan, selama pemutakhiran DPB KPU KKU tetap berkoordinasi kepada dinas/kantor/badan terkait, Parpol, mantan PPK dan PPS juga rutin, kami selalu menerima laporan penduduk meninggal dunia baik dari Parpol, bahkan dengan 20 orang penyuluh agama di Kemenag pun  yang ditugaskan di desa-desa di KKU kami bekerjasama, untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal dunia di wilaya kerjanya. “Jadi terkait Data Pemili ini data masuk mengalir dari semua pihak terutama data penduduk yang meninggal dunia. Namun sampai saat ini kami menyadari mungkin kinerja kami masih kurang maksismal. Karenanya ayo sama-sama bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, termasuk para awak media, jangan segan-segan mengawasi, memberikan masukan bakan rekomendasi sekali pun jika dipandang perlu pasti akan kami tindaklanjuti, dalam melaksanakan pemutakhiran DPB ini”, fungkas Effian di hadapan Awak media. (eko)

Sukadana, (30/9/2021). Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Periode Triwulan III berjumlah 90.874 pemilih. Hal itu, tergambar dalam pemaparan disampaikan Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Effian Noer pada rakor di Aula KPU KKU Jalan Bhayangkara Sukadana. Pada rekap Triwulan II sebelumnya pada bulan Juni 2021 jumlah DPB KKU sebanyak 90.370  pemilih, terdiri dari 46.299 pemilih Laki-laki dan 44.071 pemilih perempuan. Untuk triwulan ketiga terdapat penambahan pemilih baru sebanyak 761 pemilih, terdiri dari 397 pemilih laki-laki dan 364 pemilih perempuan. “Terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dikeluarkan dari daftar pemilih sebanyak 257 Pemilih, yang terdiri dari 152 pemilih laki-laki dan 105 pemilih perempuan, data,” kata Effian Noer. Total DPB KPU KKU Periode September 2021 terdiri dari 46.544 Pemilih laki-laki dan 44.330 pemilih perempuan. Effian Noer juga menjelaskan pada rakor di tingkat Kabupaten yang dimulai sejak pukul 08.57 s/d 10.45 WIB tersebut berjalan dengan aman, lancar dihadiri oleh Polres Kayong Utara, Bawaslu KKU, Badan Kesbangpol KKU, Kantor Kementerian Agama KKU, Dinas SP3APMD KKU, Dinas Dukcapil KKU, dan para perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. (eko)

Sukadana 22/9/2021. Setelah sempat terjadi kekosongan pejabat sekretaris, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) kini resmi terisi pasca pelantikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI secara virtual. Muslih Adnan S. Sos M.S resmi dilantik bersama 92 sekertaris se Indonesia oleh Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno Dalam sambutannya, Sekjen  KPU RI menekankan saat ini jabatan resmi dibebankan dan untuk langsung bertugas mengindentifikasi permasalahan disekretariat guna mensukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024. "Besok sudah langsung bertugas, dan melapor ke Ketua KPU masing masing kembali, karena sebagian besar adalah pejabat internal, harus langsung berlari mengejar ketertinggalan," kata Bernard. Bernard juga menegaskan persaingan saat seleksi sudah tidak ada lagi,  dan tidak ada lagi upaya mempermasalahkan dengan cara tak profesional. Sementara itu Ketua KPU RI Ilham Saputra berpesan, KPU RI saat ini sudah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga diharapkan sekertaris baru dapat membantu upaya merebut predikat itu kembali. "Tugas Sekretaris sebagai suport suksesnya pelaksanaan tahapan, komisioner dan sekertaris menjadi komponen yang harus saling mendukung, sekertaris baru harus bisa segera menyesuaikan," kata Ilham. Dikonfirmasi pasca pelantikan, M Muslih Adnan yang merupakan pegawai organik dari KPU Ketapang menjelaskan dirinya akan fokus pada 4 hal saat masuk ke lingkungan kerja baru yakni pencermatan DIPA serta memaksimalkan hingga akhir tahun anggaran, identifikasi permasalahan dilingkungan kerja baru, pencermatan barang milik negara (BMN), dan penyusunan anggaran untuk persiapan Pemilu 2024. "Amanat dari Pak Sekjen yang akan menjadi poin penting di awal masuk di KPU KKU," tegas M. Muslim Adnan.

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Kayong Utara (KPU KKU)  mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Data Pemilih  (Sidalih) secara Berkelanjutan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat (Prov Kalbar) Kegiatan dilakukan  secara daring dari  ruang rapat KPU Prov Kalbar diikuti oleh 14 KPU Kabupaten/Kota di ruang rapat masing-masing, Senin (20/9). Dalam arahan Pembukaan Ramdan Ketua KPU Prov menggarisbawahi tentang pentingnya Bimtek Sidalih Berkelanjutan, agar proses Pemutakhiran DPB yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang sedang berlangsung saat dapat terintegrasi ke Sidalih. Effian Noer komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi didampingi oleh Radeyus Sitohang Sub Koordinator Program Data serta Eko Aminudin Operator Sidalih sempat mengikuti secara serius, tetapi terdapat kendala kerena sinyal internet yang hilang data sehingga tidak dapat mengikuti secara utuh. “Kegiatan  bimtek Sidalih Berkelanjutan ini sangat kami tunggu-tunggu, sangat disayangkan sinyal internet kurang bagus sehingga pelaksanaan zoom meeting sempat nyambung-putus, sehingga  informasi yang disampaikan tidak utuh”, kata Effian Komisioner KPU KKU. Karenanya dia mengharapkan aka ada bimbingan-bimbingan  selanjutnya baik secara formal maupun informal atau komunikasi  secara inten secara berkelanjutan terutama kepada KPU Provinsi Kalbar sehingga  KPU Kabuaten/Kota terutama kami di KPU KKU agar dapat