Berita Terkini

Sukadana, (30/9/2021). Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Periode Triwulan III berjumlah 90.874 pemilih. Hal itu, tergambar dalam pemaparan disampaikan Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Effian Noer pada rakor di Aula KPU KKU Jalan Bhayangkara Sukadana. Pada rekap Triwulan II sebelumnya pada bulan Juni 2021 jumlah DPB KKU sebanyak 90.370  pemilih, terdiri dari 46.299 pemilih Laki-laki dan 44.071 pemilih perempuan. Untuk triwulan ketiga terdapat penambahan pemilih baru sebanyak 761 pemilih, terdiri dari 397 pemilih laki-laki dan 364 pemilih perempuan. “Terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dikeluarkan dari daftar pemilih sebanyak 257 Pemilih, yang terdiri dari 152 pemilih laki-laki dan 105 pemilih perempuan, data,” kata Effian Noer. Total DPB KPU KKU Periode September 2021 terdiri dari 46.544 Pemilih laki-laki dan 44.330 pemilih perempuan. Effian Noer juga menjelaskan pada rakor di tingkat Kabupaten yang dimulai sejak pukul 08.57 s/d 10.45 WIB tersebut berjalan dengan aman, lancar dihadiri oleh Polres Kayong Utara, Bawaslu KKU, Badan Kesbangpol KKU, Kantor Kementerian Agama KKU, Dinas SP3APMD KKU, Dinas Dukcapil KKU, dan para perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. (eko)

Sukadana 22/9/2021. Setelah sempat terjadi kekosongan pejabat sekretaris, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) kini resmi terisi pasca pelantikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI secara virtual. Muslih Adnan S. Sos M.S resmi dilantik bersama 92 sekertaris se Indonesia oleh Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno Dalam sambutannya, Sekjen  KPU RI menekankan saat ini jabatan resmi dibebankan dan untuk langsung bertugas mengindentifikasi permasalahan disekretariat guna mensukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024. "Besok sudah langsung bertugas, dan melapor ke Ketua KPU masing masing kembali, karena sebagian besar adalah pejabat internal, harus langsung berlari mengejar ketertinggalan," kata Bernard. Bernard juga menegaskan persaingan saat seleksi sudah tidak ada lagi,  dan tidak ada lagi upaya mempermasalahkan dengan cara tak profesional. Sementara itu Ketua KPU RI Ilham Saputra berpesan, KPU RI saat ini sudah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga diharapkan sekertaris baru dapat membantu upaya merebut predikat itu kembali. "Tugas Sekretaris sebagai suport suksesnya pelaksanaan tahapan, komisioner dan sekertaris menjadi komponen yang harus saling mendukung, sekertaris baru harus bisa segera menyesuaikan," kata Ilham. Dikonfirmasi pasca pelantikan, M Muslih Adnan yang merupakan pegawai organik dari KPU Ketapang menjelaskan dirinya akan fokus pada 4 hal saat masuk ke lingkungan kerja baru yakni pencermatan DIPA serta memaksimalkan hingga akhir tahun anggaran, identifikasi permasalahan dilingkungan kerja baru, pencermatan barang milik negara (BMN), dan penyusunan anggaran untuk persiapan Pemilu 2024. "Amanat dari Pak Sekjen yang akan menjadi poin penting di awal masuk di KPU KKU," tegas M. Muslim Adnan.

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Kayong Utara (KPU KKU)  mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Data Pemilih  (Sidalih) secara Berkelanjutan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat (Prov Kalbar) Kegiatan dilakukan  secara daring dari  ruang rapat KPU Prov Kalbar diikuti oleh 14 KPU Kabupaten/Kota di ruang rapat masing-masing, Senin (20/9). Dalam arahan Pembukaan Ramdan Ketua KPU Prov menggarisbawahi tentang pentingnya Bimtek Sidalih Berkelanjutan, agar proses Pemutakhiran DPB yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang sedang berlangsung saat dapat terintegrasi ke Sidalih. Effian Noer komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi didampingi oleh Radeyus Sitohang Sub Koordinator Program Data serta Eko Aminudin Operator Sidalih sempat mengikuti secara serius, tetapi terdapat kendala kerena sinyal internet yang hilang data sehingga tidak dapat mengikuti secara utuh. “Kegiatan  bimtek Sidalih Berkelanjutan ini sangat kami tunggu-tunggu, sangat disayangkan sinyal internet kurang bagus sehingga pelaksanaan zoom meeting sempat nyambung-putus, sehingga  informasi yang disampaikan tidak utuh”, kata Effian Komisioner KPU KKU. Karenanya dia mengharapkan aka ada bimbingan-bimbingan  selanjutnya baik secara formal maupun informal atau komunikasi  secara inten secara berkelanjutan terutama kepada KPU Provinsi Kalbar sehingga  KPU Kabuaten/Kota terutama kami di KPU KKU agar dapat

Sukadana, (15/9/2021), Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara )RKU berkomitmen mendukung suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LPPL RKU, Suhardi saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara LPPL RKU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Rabu (15/9). “Kami siap mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dengan segenap apa yang kami miliki untuk membantu dalam upaya penyebarluasan informasi kepemiluan,” kara Suhardi. Dijelaskannya, saat ini RKU memiliki berbagai layanan informasi yang dapat digunakan dan diakses masyarakat, mulai dari radio konfensional, striming, istagram, Facebook dan portal berita. “RKU juga dapat melakukan siaran langsung kegiatan kegiatan kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU,” imbuhnya. RKU yang merupakan lembaga independen dalam hal penyiaran yang merupakan lembaga dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dirasa sangat tepat untuk dijadikan salah satu patner dalam penyebar luasan informasi. Sementara itu, Ketua KPU KKU, Rudi Handoko menjelaskan, tahapan pemilu sudah mulai berjalan diawal tahun 2022 dan dengan dukungan LPPL RKU akan dapat membantu upaya penyampaian informasi tahapan dan edukasi kepada masyarakat tentang kepemiluan. “Dengan jangkauan dan banyaknya layanan yang dimiliki RKU, saya yakin akan banyak lapisan masyarakat yang akan dapat menerima informasi tentang kepemiluan,” katanya. Dijelaskanya, saat ini tahapan memang belum terlalu padat, namun jika tahapan sudah berjalan, maka akan banyak informasi informasi yang setiap waktu perlu diketahui masyarakat. (@KPUKKU)

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn mengapresiasi adanya Nota Kesepahaman (Momorandum Of Understanding atau MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) dengan Pemerintah Kabupatennya, Kamis (9/9) di Sukadana. Hal tersebut disampaikan Rospita Vici Paulyn saat menyampaikan persentasi pada kunjungan kerja KI ke KPU KKU dalam penilaian keterbukaan informasi lembaga kepada publik yang hadir bersama 3 anggota KI lainnya. “Adanya MoU ini menjadi catatan kami tersendiri, baru KPU ini (KPU KKU.red) yang sudah melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupatenya, ini terlihat sudah tidak ada lagi ego sektoral antar lembaga dalam memberi pelayanan dan sudah mengarah ke keterbukaan informasi kepada masyarakat dan ini dapat dijadikan contoh kedepannya untuk daerah lain,” kata Rospita Vici Paulyn Selain itu, Ketua KI Kalbar ini juga menyampaikan, untuk KPU KKU sendiri ini adalah penilaian KI yang kedua, dimana terjadi perubahan baik yang sangat signifikan sekali dibanding penilaian sebelumnya. selain itu ada beberapa kabupaten dimana kepala daerahnya belum berkomitmen dalam keterbukaan informasi lain untuk kabupaten yang sudah komitmen terhadap keterbukaan informasi yang ditahun berikutnya dengan dibuktikan adanya MoU dan perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten.  “KI Kalbar bertugas untuk mengawal keterbukaan informasi di Kalbar selain itu KI juga melakukan penilaian dan evaluasi keterbukaan informasi pada nantinya hasil dari penilaian dan evaluasi ini akan kami laporkan terbuka kepada masyarakat dan kepada gubernur sebagai catatan badan publik mana saja yang sampai saat ini masih dinilai blm terbuka terhadap informasi,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua KPU KKU, Rudi Handoko dalam sambutannya, berharap apa yang dihasilkan dari kunjungan KI di KPU KKU mendapatkan catatan catatan baik dan dapat diberikan masukan dan koreksi atas kekurangan KPU KKU dalam upaya perbaikan pelayanan keterbukaan informasi publik. “Kami menjadi salah satu satker yang dituntut untuk terbuka dalam informasi, dan dengan adanya kunjungan dan penilaian KI seperti ini dapat menjadi tolak ukur terhadap kinerja kami untuk terus berbenah menjadi lebih baik, kami tidak akan dapat menilai kami ini terbuka atau tertutup dalam penyampaian informasi jika tidak dinilai oleh pihak lain, dan KI salah satu lembaga yang bertugas untuk itu,” kata Rudi Handoko. Dalam kunjungan kerja KI ke KPU KKU, hadir anggota KI Kalbar mendampingi Ketuanya yakni, Lufti Faurusal Hasan,  Sy. Muhammad Herry, Muhammad Darusalam dan dalam kunjungan perdana ini, seluruh komisioner dan sekertariat KPU KKU mendampingi hingga peninjauan pusat layanan publik dan prasarana pendukungnya. (@KPUKKU)

Sukadana (6/9/2021). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam penyebarluasan informasi kepemiluan mendukung suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Penandatangan yang selanjutnya dilakukan serahterima nota PKS dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara langsung dihadiri Kapala Dinas Kominfo Gunawan ST dan Ketua KPU KKU, Rudi Handoko S. Sos. Dalam PKS tersebut, kedua belah pihak memiliki komitmen bersama untuk memberikan akses seluas luasnya untuk diseminasi informasi kepemiluan guna memberikan hak kepada masyarakat di Kabupaten Kayong Utara untuk mendapatkan informasi yang utuh terhadap informasi perkembangan kepemiluan menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Kepala Dinas Kominfo Gunawan, mengapresiasi dan akan membuka diri dalam hal diseminasi informasi dimedia media yang dimiliki Diskominfo. “Diskominfo juga memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan isi PKS dan tidak menutup kemungkinan dapat diadendum jika masih dalam ranah Kominfo,” kata Gunawan. Sementara itu, Ketua KPU KKU, Rudi Handoko menyampaikan bahwa dukungan Kominfo selaku bagian dari Pemerintah Labupaten menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya penyuksesan persiapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. “Saat ini turunan dari MoU baru beberapa perangkat daerah yang dilakukan perjanjian kerjasama, namun kedepan akan banyak lagi yang akan disasar guna meningkatkan layanan informasi dan dukungan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan,” kata Rudi Handoko. (@KPU KKU)