KPU KKU Mulai Persiapkan Sarana Prasarana Pemilu Dan Pilkada 2024
(Singkawang,28/11/22-)Seiring berlangsungnya Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu & Pilkada Serentak 2024 yang telah berjalan 5 bulan, KPU Kabupaten Kayong Utara mulai berbenah diri dalam mempersiapkan sarana dan pasarana penunjang Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Ini ditandai dengan menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Sarana Dan Prasarana Penunjang Tahapan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Horison Singkawang dari tanggal 27 – 28 November. Peserta dalam rakor ini melibatkan Ketua KPU, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dari Seluruh satker KPU yang berada di wilayah Kalimantan Barat, dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai panitia penyelenggara.
Acara rakor yang baru pertama kali diselenggarakan KPU Provinsi Kalimantan Barat di luar Kota Pontianak sebagai Ibukaota Provinsi ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan. Dalam sambutannya, Ramdan menghimbau agar seluruh satker KPU se-Kalbar memberi perhatian khusus terhadap BMN yang kondisinya sudah tidak efektif dan efisien agar pertanggungjawaban pengelolaannya dilaksanakan secara akuntabel. Diharapkan, progres laporannya dapat disampaikan dan ditindaklanjuti secara berkala melalui rapat rutin tiap satker, sehingga tiap perkembangan dapat di evaluasi sambil berjalan. Terkait pengelolaan logistik dalam persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada yang akan datang, Ramdan berpesan agar melalui rakor ini tiap satker mempunyai pemahaman yang sama, yang mana pada tahap ini dimulai dari proses perencanaan dengan melakukan pencermatan dan mitigasi terhadap tiap jenis kebutuhan logistik serta diimplementasikan.”Lakukan koordinasi secara berjenjang mulai dari ketua, sekretaris hingga kasubbag untuk dilakukan komunikasi (Konsolidasi Internal)”.
Selain melibatkan satker KPU yang berada di wilayah Kalbar, rakor dihadiri unsur Biro dari KPU RI sebagai narasumber. Pada acara ini, Syaiful Bahri, selaku Kepala Bagian Biro Keuangan dan BMN KPU RI dengan didampingi Kasubbag bidang loogistik berkesempatan hadir untuk menyampaikan pemaparan materi terkait pengelolaan BMN dan dukungan sarana prasarana Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dalam paparannya, Syaiful menyampaikan “pengelolaan Aset BMN diupayakan menjadi budaya kita dalam hal pertanggungjawaban penggunaannya, sehingga menghasilkan output berupa laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Minimal sekali dalam 5 tahun dilakukan inventarisasi BMN”, pesannya. (KUL)